PPP.OR.ID - JAKARTA
– Terungkapnya dugaan suap dalam kasus PIlkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah,
yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membuat wajah
penegakan hokum di Indonesia semakin suram. Bahkan, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) menilai reformasi bidang hokum mengalami stagnasi.
Ketua DPP PPP Bidang Hukum M Soleh Amin mengatakan, hampir
semua institusi hukum di negara ini bermasalah.
“Selama ini, kita ketahui MK bersih, dari sarang korupsi,
ternyata kenyataan berbeda. Dengan terungkapnya kasus Gunung Mas yang disertai
penyuapan terhadap Akil membuat semua orang menjadi geram terhadap
penegak hukum di negara ini,” kata Soleh
Amin kepada PPP.OR.ID, Senin (21/10/13). Menurut dia, penegakan
hukum, di Indonesia, mulai dulu hingga sekarang tidak ada perubahan. Buktinya, semakin
gencarnya korupsi di negara ini. Untuk itu, alumnus UII Yogyakarta ini meminta
pemerintah segera memperbaiki UU yang berkaitan dengan penegakan hukum, terutama
dalam rekrutmen.
“Juga harus ada pengawasan yang bener-bener
fokus baik internal maupun eksternal terhadap penegak hukum. Jika pengawasan tidak
efektif maka, peningkatan dan perubahan hukum di negara ini tetap seperti ini,
kacau. Semua penegak hokum tidak dapat dipercaya,” tegas Soleh Amin. (hairi/ppp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.