Gedung Asrama HPMS Ambon Segera Direnovasi

Gedung Asrama HPMS Ambon

SANANA – Dinas Pekerjaan Umum Kepsul akan meninjau proyek pembangunan Asrama HPMS Ambon terkait laporan berbagai pihak bahwa proyek tersebut telah rusak sebelum digunakan. Bahkan, menurut Kadis PU, jika memungkinkan, renovasi gedung tersebut akan dilakukan tahun ini.

Informasi yang diperoleh Posko Malut, kondisi gedung Asrama HMPS Ambon tidak bisa dibilang bagus. Pembangunan gedung yang menggunakan dana APBD Kepsul ini, sejak awal pelaksanaannya tak terkontrol dan diawasi oleh dinas terkait. Alhasil, tembok gedung retak dimana-mana, bocor, tak layak sebagai tempat tinggal mahasiswa, padahal gedung ini dinyatakan selesai 100 persen.

Anggota DPRD Kepsul Abdurrahman Duwila mengaku telah bertemu Kadis PU Kepsul untuk berdialog dan mempertanyakan kondisi proyek dimaksud. “Saya sudah bertemu,

Idham Yakin Capai Target Retribusi IMB dan Sampah

Idham Umasangadji

SANANA – Target pendapatan daerah senilai 1 miliar rupiah dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan memberatkan Dinas Tatakota Kebersihan dan PMK Kepsul, terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang membebaskan bangunan pemerintah dari retribusi tersebut. Meski demikian, Idham Umasangadji optimis target tersebut akan dicapai tahun ini.

Kadis Tatakota Kebersihan dan PMK Kepsul, H Idham Umasangaji, mengakui target pendapatan 1 miliar rupiah tersebut selama ini berhasil dipenuhi karena adanya retribusi dari bangunan pemerintah. “Kami sementara merancang target yang akan dicapai pada posisi 700 juta rupiah di tahun ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pos retribusi IMB yang akan bisa mendongkrak pendepatan hingga 1 miliyar,” optimis Idham.

Bupati : Maksimalkan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

AHM

SANANA – Selain masih memprioritas pembangunan infrastruktur sebagai komitmen peningkatan pelayanan publik dan ketersediaan fasilitas pemerintahan, mulai tahun 2012 pemda Kepsul mulai melirik program pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan kalangan pengusaha kecil menengah.

Program pemberdayaan ini, menurut Bupati, akan dilaksanakan secara terpadu, dimana akses-akses produksi dan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Demikian pula, pengawasan pelaksanaan program ini pun harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di daerah.

Soal bantuan fasilitas produksi yang pernah diberikan ke petani dan nelayan beberapa tahun belakangan akan dievaluasi. Informasi yang diperoleh Koran ini, banyak bantuan dalam prohram pemberdayaan yang salah alamat. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kepsul, bantuan puluhan sarana tangkap ikan ke nelayan ternyata disalurkan ke oknum pejabat tertentu atau ke orang lain yang bukan nelayan.