Bupati : Maksimalkan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

AHM

SANANA – Selain masih memprioritas pembangunan infrastruktur sebagai komitmen peningkatan pelayanan publik dan ketersediaan fasilitas pemerintahan, mulai tahun 2012 pemda Kepsul mulai melirik program pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan kalangan pengusaha kecil menengah.

Program pemberdayaan ini, menurut Bupati, akan dilaksanakan secara terpadu, dimana akses-akses produksi dan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Demikian pula, pengawasan pelaksanaan program ini pun harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di daerah.

Soal bantuan fasilitas produksi yang pernah diberikan ke petani dan nelayan beberapa tahun belakangan akan dievaluasi. Informasi yang diperoleh Koran ini, banyak bantuan dalam prohram pemberdayaan yang salah alamat. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kepsul, bantuan puluhan sarana tangkap ikan ke nelayan ternyata disalurkan ke oknum pejabat tertentu atau ke orang lain yang bukan nelayan.

Demikian pula dengan bantuan stimulan bibit dan pupuk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepsul kepada beberapa kelompok tani yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa pun tidak jelas peruntukannya. Ujung-ujungnya, beberapa bulan setelah penyaluran, tidak ada hasil pertanian dari kelompok yang bersangkutan. Dana dan fasilitas yang diberikan, entah kemana menguap.

“Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kita akan usut semua itu, apakah SKPD yang tidak becus bekerja ataukah masyarakat penerima bantuan yang tidak serius memanfaatkan bantuan yang diberikan. SKPD harus tahu persis mereka yang harus diberikan bantuan, minimal harus punya data petani, nelayan   dan pengusaha UKM yang akurat. Yang paling penting, kita harus tahu kebutuhan masyarakat, jangan sampai bantuan yang kita berikan tidak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan mereka,” jelas Bupati melalui telepon seluler.

Untuk itu, Bupati mengingatkan pimpinan SKPD terkait untuk menghimpun data dalam rangka penentuan arah dan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program nantinya bisa diawasi dan dikembangkan secara berkelanjutan. “Kita juga mengantisipasi, jangan sampai bantuan yang kita salurkan lantas berhenti pasca penyerahan,” ujar Bupati AHM.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepsul 2012, selain pembangunan infrastruktur, juga telah memberi akses pada sumber-sumber produksi. Misalnya program pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UKM) berupa bantuan alat-alat produksi ke masyarakat, alokasi anggaran yang diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat petani untuk pembukaan lahan jagung seluas 1000 hektar di Kepulauan Sula.  Selain itu, ada program pemberdayaan petani kelapa.

“Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membeli buah kelapa tidak dalam bentuk kopra. Petani tidak perlu lagi membuang waktu, tenaga serta biaya produksi kopra tersebut. Pemerintah daerah segera mengkaji pelaksanaan strategi ini, terutama mekanisme dan nilai jual beli yang dirasakan lebih mengutungkan petani kelapa,” jelas Bupati AHM dalam Paripurna pengesahan APBD 2012 akhir Desember lalu.

Program pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan akan dilakukan secara terpadu dengan sektor lain, seperti perindustrian, perdagangan dan didukung oleh sektor-sektor lainnya.(edho)