Mohon Doa Restu

Muh. Husni Sapsuha / Edho

Peringati HUT ke 68 RI dengan Lomba

SANANA- Hari Ulang Tahun (HUT) ke 68 RI diperingati Pemkab Kepulauan Sula dengan berbagai lomba dan olah raga. Kegiatan itu antara lain gerak jalan cepat, sepeda santai, jalan santai, sepeda hias, tarik tambang, lari karung dan panjat pinang. Kegiatan diawali dengan gerak jalan cepat yang mengambil  lokasi star di Desa Wayipa melewati jalan-jalan protokol dan finis di depan Polres Kepsul.

Selamat, Pak Jenderal Moeldoko

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono . Tak hanya itu, pelantikan juga dilakukan terhadap Letjen Budiman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang baru saja ditinggalkan Moeldoko .

KMP Badaleon Siap Layari Rute Namlea - Sanana

Masyarakat Namlea dan Sanana kini mulai bangga dengan hadirnya jalur pelayaran Namlea ke Sanana Kabupaten Kepulauan Sula provinsi Maluku Utara pulang pergi akan dilayani sebuah kapal fery yakni KMP Bada Leon. Peresmian jalur pelayaran KMP Bada Leon ini diresmkan oleh Bupati Buru yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Ajid Soulisa di tandai dengan pemecahan kendi ke lamung KMP Bada Leon berlangsung Minngu sore (04/08/13) di pelabuhan lama kota Namlea.

Sanana, Nafas Religius Kota di Maluku Utara

KOTA sekaligus nama pulau di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ini menyimpan pesona wisata tersendiri bagi para pengunjung yang kebetulan singgah di kota ini. Kota pelabuhan ini terletak di barat daya provinsi Maluku Utara. Kabupaten Kepulauan Sula memiliki tiga pulau utama yaitu: Pulau Taliabu, Mangole, dan Sanana. Pulau Sanana sendiri merupakan pulau terkecil dari 3 pulau utama tersebut. Dengan bentang alam pulau yang memanjang dan dikelilingi laut, otomatis perekonomian rakyat sebagian besar bergantung pada hasil laut. Selain itu, pulau Sanana juga memiliki beberapa pantai yang indah dan menjadi tempat wisata favorit warga dan wisatawan.

SUASANA RELIGIUS

6 Kunci di balik kemenangan KarSa

Pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur baru saja selesai dilaksanakan, Kamis (29/8) kemarin. Hasil sementara hitungan cepat beberapa lembaga survei, KarSa masih unggul dibanding calon lain. Hitung cepat (quick count) Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Soekarwo -Saifullah Yusuf (KarSa) mendapat 48,14 persen suara, disusul pasangan Khofifah Indar Parawansa -Herman S Sumawiredja (BerKah) dengan 38,02 persen suara.

Konstitusi baru Mesir bakal izinkan tokoh era Mubarak berpolitik

Rancangan konstitusi baru Mesir kemungkinan bakal mengizinkan tokoh-tokoh di zaman mantan Presiden Husni Mubarak kembali ke dunia politik, dan melarang pembentukan partai politik yang berdasarkan agama.
Sebuah panel berisi sepuluh anggota, terdiri dari enam hakim dan empat profesor hukum konstitusi, yang ditunjuk oleh Presiden sementara Mesir Adli Mansur, membuang Pasal 37 dari Konstitusi 2012, yang disahkan di bawah mantan Presiden Muhammad Mursi, termasuk Pasal 37 yakni isolasi politik bagi mantan anggota rezim Mubarak, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Jumat (30/8).

Sidang Lahan Bandara Emalamo Hari Ini

SANANA -Sidang sengketa lahan Bandara Emalamo Sanana di Pengadilan Negeri Labuha akan digelar Rabu (28/8) hari ini. Sidang perdata Pemkab Sula pada warga yang memblokir bandara Emalamo itu sudah memasuki sidang kedua.

Mantan Kadishub Sula Dieksekusi

SANANA-Mantan Kadis Perhubungan Sula, Lamusa Mansyur, akhirnya dieksekusi Kejaksaan Negeri Kepsul. Dia dieksekusi dalam kasus pengadaan mesin tempel pada Dinas Perhubungan Sula saat kasasi ke Mahkamah Agung ditolak.

Suryadharma Ali: PPP Tidak Akan Lakukan Konvensi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyebutkan bahwa partainya tidak akan melakukan konvensi karena dinilai tidak realistis.

"Aturan di dalam UU Pilpres yang belum diubah sampai dengan hari ini, untuk mengajukan capres dan cawapres ketentuannya 20 persen perolehan kursi atau 25 persen suara. Makanya bagi PPP konvensi itu tidak realistis selama undang-undang pilpres tidak diubah," kata Suryadharma Ali di Bandung, Senin .

Persiapan.....

Suhu politik di Kepulauan Sula mulai panas. Belum lagi gelar pemilihan kepala daerah Provinsi Malut usai, Pemilu 2014 sudah di ambang kita. Bagaimana persiapan calon legislatif menghadapi pesta demokrasi lima tahunan ini? Tentu konsentrasi politisi Malut tertuju pada proses suksesi calon legislatif (Caleg).

Duga Korupsi Vs Korupsi

Muh. Husni Sapsuha - Edho

"Dia Korupsi..," teriak seorang kawan di sela-sela hajatan demonstrasi di Simpang Tiga Petak 10 Sanana. Jalan utama Kota Sanana yang sempit itu memang strategis untuk ber'hajat. Letak di pusat belanja dan BRI itu memang tepat untuk memperdengarkan sesuatu kepada khalayak.  Tudingan korupsi dan sumpah serapah mengalir, menggelombang dari seperangkat sound-system di terik siang itu.

Beta sengaja menikmati adegan demo yang "wah" itu. Meski peserta aksi sedikit, tapi gema-nya boleh, -untuk kota se-kelas Sanana. "Dia Korupsi...," demikian yang beta dengar. Bermacam-lah. Wacana ini setidaknya sudah jadi cerita saban masa, sejak 2005 lalu. AHM, Bupati Kepulauan Sula dikabarkan sebagai pelaku korupsi, namun entah... pembuktian tak kunjung mengucap salam.

Ketua DPW PPP Sumatera Utara: Kader PPP Harus Mengabdi Tanpa Henti

MEDAN (Berita) : Sebagai parpol berbasis Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan konsisten dengan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar. Karena itu PPP yang mendambakan kedekatan partai dengan masyarakat, bertekad akan terus berbuat kebaikan dengan kepentingan masyarakat luas, salah satunya guna mewujudkan program 12 juta kader, yang dicanangkan secara nasional guna memenangkan Pemilu 2014 mendatang.

Usut Tuntas Anggota DPR yang Muluskan Proyek Hambalang

SURABAYA - Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar) disetujui tanpa melalui proses yang wajar. Dalam audit tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang, 15 anggota DPR diduga meloloskan anggaran.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengaku prihatin jika benar ada keterlibatan anggota DPR dalam persertujuan anggaran proyek Hambalang.

"Saya turut prihatin. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran," kata Reni saat dihubungi SP di Surabaya, Jumat (23/8).

PPP Apresiasi KPU Soal Penetapan DCT

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI untuk mengikuti pemilihan legislatif (pileg) pada tahun depan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Fernita Darwis mengaku senang, pasca DCT ditetapkan oleh KPU. Pasalnya, penetapan DCT sejalan dengan semakin dekatnya  tahapan pelaksanaan pemilu. Kendati jumlah DCT PPP yang ditetapkan oleh KPU hanya sebanyak 548 caleg, namun Fernita mengaku tetap bersyukur atas keputusan tersebut.

Menag ingatkan FPI Islam itu damai

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengingatkan organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) bahwa Islam adalah agama yang membawa kesejukan dan kedamaian.

Ia mengingatkan itu ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) ormas III di Asrama Haji Bekasi, Kamis malam. FPI oleh masyarakat belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran dinilai kerap melakukan tindakan kurang menyenangkan di tengah masyarakat.

15 Anggota DPR Diminta Klarifikasi Hasil Audit BPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menyarankan agar 15 nama anggota DPR yang disebut dalam hasil audit investigatif Hambalang Tahap II yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan klarifikasi.

"Nama kawan-kawan (anggota DPR) yang disebut dalam daftar audit itu silakan klarifikasi," kata Ahmad Yani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Sejumlah pihak menilai, penyerahan hasil audit BPK ke DPR dinilai keliru. Diduga ada upaya untuk menghilangkan sejumlah nama lantaran tidak diserahkan langsung ke penegak hukum. Menanggapi hal ini,

PPP: Program Pemerintah Tak Jelas

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan program pembangunan transportasi massal. Pasalnya tidak ada tolak ukur yang jelas soal program ini.

"Berapa kilometer yang dibangun setiap tahunnya, berapa yang diaspal. Semua ini harus terukur dengan jelas," kata juru bicara Fraksi PPP Epyardi Asda di sidang paripurna DPR, Selasa (20/8).

Kriminalitas Tinggi, Fraksi PPP di DPR Prihatin

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan prihatin terhadap sikap pemerintah yang kurang menyoroti pendidikan agama dan karakter putra-putra bangsa. Hal ini menurut PPP, menjadi salah satu hal yang menyebabkan tingginya kriminalitas di Indonesia.

Saatnya Menilai Calon Wakil Rakyat

Jakarta-BeritaSatu.com, Pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dijadikan awal bagi masyarakat untuk mencermati calon wakil mereka di parlemen nanti. Publik harus mulai mempelajari setiap calon wakil rakyat, terutama terkait dengan rekam jejak mereka, untuk menentukan pilihan pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada 9 April 2014.

Suryadharma Pastikan PPP Batal Gelar Konvensi Capres

Bandung, - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali memastikan partainya tidak akan melakukan konvensi calon presiden. Suryadharma menyebut konvensi calon presiden bagi partainya tidak realistis. Menurut Suryadharma, dalam Anggaran Dasar PPP disebutkan bahwa untuk capres dan cawapres pada pemilu 2014 digariskan harus melalui konvensi.

Suryadharma sebut konvensi Demokrat hanya semu

Bandung, Merderka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan membuat konvensi seperti Partai Demokrat, untuk menentukan calon presidennya. Saat ini konvensi akan sulit dilakukan, kalau mengacu pada aturan RUU Pilpres yang mengharuskan pemenuhan 20 persen suara nasional atau dan 25 persen kursi di DPR.