JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan
program pembangunan transportasi massal. Pasalnya tidak ada tolak ukur yang
jelas soal program ini.
"Berapa kilometer yang dibangun setiap tahunnya, berapa yang diaspal. Semua ini harus terukur dengan jelas," kata juru bicara Fraksi PPP Epyardi Asda di sidang paripurna DPR, Selasa (20/8).
"Berapa kilometer yang dibangun setiap tahunnya, berapa yang diaspal. Semua ini harus terukur dengan jelas," kata juru bicara Fraksi PPP Epyardi Asda di sidang paripurna DPR, Selasa (20/8).
Pernyataan itu disampaikan Epyardi sebagai pandangan fraksinya atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tolak ukur yang jelas agar bisa mempertanggungjawabkan program itu.
Selain itu, Fraksi PPP juga menganggap program pengentasan kemiskinan tidak konsisten. Misalnya Program Keluarga Harapan senilai Rp 5,2 triliun. Program ini dianggap tidak efektif entaskan kemiskinan.
Faktanya, pemerintah tidak fokus pada kebijakan yang diputuskannya.
"Fraksi PPP juga meminta pemerintah untuk memperhatikan pendidikan kualitas agama, pendidikan moral. Ini karena kami prihatin meningkatnya kasus korupsi, narkoba yang semakin marak," kata Epyardi.
Dia juga prihatin karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyinggung soal pemberantasan narkoba dalam pidato HUT RI ke-68. "Pemerintah tidak menyentuh soal narkoba, fraksi kami sangat prihatin dengan kondisi ini," katanya. (Teraspos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.