SURABAYA - Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah
Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar) disetujui tanpa
melalui proses yang wajar. Dalam audit tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terkait proyek Hambalang, 15 anggota DPR diduga meloloskan anggaran.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni
Marlinawati mengaku prihatin jika benar ada keterlibatan anggota DPR dalam
persertujuan anggaran proyek Hambalang.
"Saya turut prihatin. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran," kata Reni
saat dihubungi SP di Surabaya, Jumat (23/8).
Dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK untuk melaksanakan tugas
secara profesional. "Jangan sampai ada yang tidak salah tapi namanya
tercantum," ujarnya.
Meskipun demikian anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang ini meminta nama-nama
anggota DPR yang diduga terlibat agar diusut tuntas.
"Harus diusut tuntas," ucapnya.
Dia merespons positif penyerahan audit tahap II. Apalagi, lanjut dia, audit itu
merupakan rekomendasi dari Panja.
Akan tetapi, jelas dia, Panja tidak membahas penyimpangan anggaran dari hasil
audit. "Urusan penyimpangan diserahkan kepada yang berwenang. Panja hanya
bahas kelanjutan alokasi anggaran proyek Hambalang," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X Agus Hermanto belum banyak berkomentar.
"Kalau baru dari bocoran, kabarnya masih belum valid. Nanti kalau sudah
ada audit baru saya akan memberi komentar," kata Agus.
Agus mengaku khawatir bocoran dari audit tidak seperti yang sebenarnya.
"Nanti kalau berbeda dengan audit asli, saya dituduh macam-macam,"
jelasnya. [C-6/suarapembaruan.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.