Fraksi Golkar Dukung Kabinet Karya Kekaryaan

Hi. Dahlan Samuda

SANANA – Pemda Kepulauan Sula butuh personil yang berkualitas dan kredibel melaksanakan tupoksinya, terutama PNS yang diberi kepercayaan untuk memimpin SKPD, maupun memimpin bagian dan bidang. “Kabinet” Karya Kekaryaan yang dilantik Bupati pekan lalu, menunjukan personil pejabat harus dipilih dari mereka yang mampu bekerja.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kepulauan Sula H Dahlan Samuda menyampaikan hal ini terkait telaah fraksinya tentang pelantikan “kabinet” yang digelar Bupati AHM tersebut. Menurutnya, Fraksi Partai Golkar memberi apresiasi positif kepada pembenahan kinerja pemda. “Daerah ini butuh orang yang bekerja dan berkarya. Karya Kepulauan Sula butuh mereka yang peduli terhadap efektifitas peningkatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Dahlan Samuda.

Olehnya itu, kewenangan otonomi yang diberikan kepada Kepulauan Sula merupakan peluang daerah untuk membijaki strategi pembangunan dan juga menentukan pejabat yang dianggap mampu bekerja untuk daerah dan masyarakat. Kabinet Karya Kekaryaan tentunya cenderung membutuhkan personil pekerja yang memiliki kemampuan manejerial untuk melaksanaan dan mempercepat capaian program.

“Jadi, apa yang telah dilakukan bupati perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Sesuai aturan, pejabat harus memenuhi standar administrasi, tapi kalau yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, tentu tidak bisa dipaksakan. Pejabat golongan tinggi tidak otomatis memegang jabatan jika mereka belum terbukti mampu bekerja maksimal,” jelas Dahlan.

Prinsipnya, menurut mantan Ketua DPRD ini, pejabat dalam Kabinet Karya Kekaryaan adalah mereka yang mampu bekerja, memaknai dan melaksakan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Mereka yang mampu mendorong percepatan capaian visi-misi adalah syarat paling utama duduk dalam kabinet ini. Seleksi pejabat dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selalu berdasar pada rumusan Karya Kekaryaan.

“Karena, tahun 2012 ini, sesuai sambutan Bupati dalam penyampaian Nota Keuangan lalu, penggunaan anggaran akan diarahkan pada program pemberdayaan dan pelayanan publik, diantaranya peningkatan usaha di bidang perikanan, pertanian, perkebunan dan program sosial lainnya,” jelas Dahlan.(edho)