Muhlis : Perlu Penyegaran Panitia RANHAM Kepsul

SANANA – Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kepulauan Sula dalam waktu dekat akan dibentuk baru, karena panitia sebelumnya yang dibentuk tahun 2004 lalu perlu penyegaran. Rencana ini merupakan salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data RANHAM yang digelar Pemda Kepsul, Senin pekan lalu, di Aula Kantor Bupati.

Menurut Wakil Bupati Kepsul H Syafi Pauwah, kegiatan yang menghadirkan Kabid  HAM Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Malut tersebut, RANHAM merupakan salah satu komitmen pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia baik di pusat maupun daerah.

“Karena itu mandat  tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Syafi.

RANHAM Indonesia telah memasuki periode ketiga untuk tahun 2011-2014. Pemetaan empat tahunan program kerja RANHAM merupakan perencanaan cerdas dan progresif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM. “Kerja ini membutuhkan tekad kuat kita semua dalam menyelaraskan gagasan tentang pemajuan dan penegakan HAM,” katanya.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kepulauan Sula Muhlis Soamole, SH mengatakan program RANHAM akan ditindaklanjuti bersama secara optimal sehingga tujuan RANHAM, dinataranya  mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya Hak Asasi Manusia di Kabupaten ini bisa terwujud,” kata Muhlis.

Lebih jauh Muhlis menjelaskan, tujuh program utama  RANHAM yaitu Pertama, pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, Kedua persiapan pengesahan instrumen HAM internasional, Ketiga harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Keempat pendidikan HAM, Kelima penerapan norma dan standar HAM, Keenam pelayanan komunikasi masyarakat dan Ketujuh pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan rapat ini diikuti oleh 30 orang peserta dari SKPD Se-Kepulauan Sula, bertujuan sebagai meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan optimalisasi sinkronisasi RANHAM Kepulauan Sula. Membangun koordinasi dan kerjasama yang dilandasi persamaan pemikiran guna mewujudkan penegakkan Hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara terpadu dan berkesinambungan.

Selain itu, kebutuhan optimalisasi Panitia RANHAM harus diawali dengan penyegaran panitia yang dibentuk tujuh tahun lalu di Kepulauan Sula. Muhlis menuturkan karena kegiatan RANHAM menggariskan untuk melakukan persiapan harmonisasi peraturan daerah. "Ini ada kaitannya dengan persiapan harmonisasi perda. Tentu saja, tujuannya agar nantinya perda itu benar-benar dapat dibuat seirama, antara perda yang satu dan perda lainnya," demikian Muhlis.(edho)